GLOBALNEWS21.ID,LABUSEL – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Hal itu disampaikan Bupati Fery Sahputra Simatupang saat memimpin exit meeting bersama tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara di Aula Kantor Bupati, Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan ini menandai berakhirnya rangkaian audit terperinci atas pengelolaan keuangan daerah yang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Namun bagi Bupati, exit meeting bukan sekadar penutup proses pemeriksaan, melainkan titik awal pembenahan yang lebih konkret.
“Setiap catatan dan rekomendasi harus ditindaklanjuti secara serius, tepat waktu, dan terukur. Ini bagian dari komitmen menjaga kepercayaan publik sekaligus mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, para asisten dan staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta tim pemeriksa BPK.
Bupati menekankan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menjadi ukuran administratif, tetapi juga cerminan keberhasilan pembangunan. Karena itu, seluruh OPD diminta meningkatkan disiplin, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap pelaksanaan program.
Exit meeting sendiri merupakan bagian penting dalam tahapan audit, yang bertujuan memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan peraturan perundang-undangan. Dari proses ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi celah perbaikan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan ke depan.
Tak berhenti pada forum formal, Bupati langsung memimpin rapat koordinasi bersama pimpinan OPD usai kegiatan. Langkah ini menjadi bentuk respons cepat untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat langkah tindak lanjut.
Dalam rapat tersebut, perhatian khusus diberikan pada sektor pendapatan daerah. Bupati menyoroti pentingnya optimalisasi potensi pajak, seperti pajak air dan pajak tanah, sebagai sumber strategis pembiayaan pembangunan
Ia juga menegaskan perlunya pembenahan sistem retribusi, khususnya di sektor parkir yang berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan. Profesionalisme, transparansi, dan pengawasan di lapangan dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi sektor tersebut.
“Potensi pendapatan daerah harus digali maksimal dengan sistem yang baik dan transparan. Dengan begitu, manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat,” ujarnya.(mas).
