Padang Sidempuan, Globalnews21.id -Wakil Wali Kota (Wawako) Padang Sidempuan, Ir. H Arwin Siregar MM, memimpin apel kesiapan penanggulangan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di halaman bolak padang nadimpu Padang Sidempuan, jumat, (12/08/2022).
Apel kesiapan penanggulangan bencana Karhutla ini dihadiri oleh Dandim 0212/TS, Kapolres Padang Sidempuan, Kajari Padang Sidempuan, Dansat Brimob dan Kadis Pemadam Kebakaran Kota Padang Sidempuan.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wawako, mengatakan kesiapan penanggulangan bencana Karhutla tersebut merupakan satu tahapan penting untuk mengingatkan perlunya memelihara kelestarian hutan dan lahan yang ada di Indonesia.
Pentingnya memelihara kelestarian hutan dan lahan, mengingat Indonesia merupakan paru-paru dunia ketiga berdasarkan data World Resources Institute 2021, setelah Brazil dan Kongo yang menunjukkan bahwa upaya menjaga kelestarian hutan dan lahan di Indonesia merupakan bahagian dari upaya menjaga kelestarian dunia.
Apel kesiapan penanggulangan bencana Karhutla itu, menjadi trigger untuk memastikan kesiapan siagaan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, TNI/POLRI dan seluruh instansi terkait lainnya serta organisasi pencinta lingkungan, baik pada aspek personil maupun sarana dan prasarana dalam rangka mencegah bencana Karhutla yang terjadi di wilayah Sumut.
Dalam pembukaan forum Global Platform Fir Disarter Risk Reduction tahun 2022,
Presiden Jokowi telah memaparkan secara umum, Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kebakaran hutan dari 2,6 juta Ha menjadi 358.000 Ha pada tahun 2021.
“Namun demikian berbanding terbalik dengan penanganan bencana Karhutla di Provinsi Sumut,” ujarnya.
Berdasarkan data pada semester I tahun 2022, telah terdapat 206 hotspot dan terjadi 156 kebakaran hutan dan lahan di provinsi Sumut, hal tersebut mengalami peningkatan 36 titik bila dibandingkan dengan semester I tahun 2021
Untuk mencegah bencana Karhutla, bisa dilaksanakan 3 langkah penanganan adalah :
– Pertama : Melakukan sosialisasi yang berisi himbauan kepada masyarakat.
– Kedua : Kecepatan penanganan ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
– Ketiga : Melakukan penegakan hukum serta mengungkap fakta-fakta terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut. (DIP)
