DAIRI, GlobalNews21.id – Kelompok masyarakat Dairi yang menamakan dirinya Aliansi Pemerhati Pengguna Anggaran Negara (AP2AN) kembali turun ke jalan melakukan aksi unjukrasa menyuarakan berbagai aspirasinya.
Salah satu aspirasi yang dikumandangkan pengunjukrasa masih terkait kasus kematian 3 orang bayi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang.
Selain itu, pengunjukrasa juga menyoal tentang buruknya pelayanan di RSUD Sidikalang milik Pemerintah Kabupaten Dairi tersebut.
Aliansi Pemerhati Pengguna Anggaran Negara (AP2AN) itu melakukan aksi unjukrasa di Gedung DPRD Dairi, dan Kantor Bupati Dairi Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Selasa (7/2/2023).
Dalam aksinya kali ini, pengunjukrasa mendesak anggota dewan untuk secepatnya menindak lanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Dairi dengan pihak RSUD Sidikalang digelar DPRD Dairi pada Senin (6/7/2023).
Amatan GlobalNews21.id di Kantor DPRD Dairi, peserta aksi melalui koordinator aksi Senang Berampu menyampaikan kekesalannya karena dari 35 orang jumlah anggota DPRD Dairi hanya satu orang saja anggota dewan yang berkenan menerima serta menemui pengunjukrasa yakni, Nasib Marudur Sihombing.
“Dari 35 orang jumlah wakil rakyat, kenapa hanya pak Nasib yang berkenan menemui rakyatnya, yang lain kemana, anggota dewan yang terhormat, anda duduk di kursi dewan dipilih oleh rakyat, digaji oleh uang rakyat,” tegas Senang dengan suara lantang.
Mendengar penjelasan dari anggota dewan yang menerima pengunjukrasa, bahwa 34 orang lainnya sedang melakukan tugas keluar kota, Senang Berampu kembali mendesak SekwanbYon Hendrik untuk menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) masing-masing anggota dewan yang sedang melaksanakan tugas keluar kota tersebut.
Dengan tegas, Senang Berampu menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutannya. Mereka mendesak anggota dewan diwakili Nasib Marudur Sihombing agar DPRD secepatnya membentuk Pansus RSUD Sidikalang, karena RDP yang digelar Senin (6/2/2023) kemarin dinilai tidak menghasilkan solusi untuk menyelesaikan segudang masalah di tubuh RSUD Sidikalang itu.
“Kami minta, melalui wakil rakyat agar keputusan Direktur RSUD Sidikalang ataupun keputusan Bupati Dairi yang telah membebas tugaskan satu-satunya dokter kandungan yang ada di RSUD Sidikalang, dr. Saut Simanjuntak segera ditinjau ulang. Sebab keputusan tersebut tidaklah manusiawi dan telah merugikan masyarakat Dairi, terutama para Ibu hamil,” tegas Senang.
Tidak hanya itu, Senang Berampu juga meminta Pemkab Dairi melalui lembaga DPRD, merekomendasi pencopotan jabatan Direktur RSUD Sidikalan dr. Psalmen Saragih, karena dinilai tidak cakap atau mampu memimpin rumah sakit milik Pemerintah Daerah tersebut.
Menanggapi tuntutan pengunjukrasa, anggota DPRD Dairi Nasib Marudur Sihombing berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi peserta aksi unjukrasa tersebut, kepada pimpinan DPRD untuk segera ditindak lanjuti.
“Saya akan menyampaikan seluruh aspirasi yang bapak sampaikan ini kepada pimpinan DPRD untuk secepatnya kami tindak lanjuti dan segera membahasnya, agar segala persoalan, dan permasalahan yang ada di RSUD Sidikalang cepat tuntas. Saya anggota dewan yang pertama mendukung dan menyuarakan agar DPRD segera membentuk pansus rumah sakit,” janji Nasib kepada pengunjukrasa.
Sebelumnya, dalam periode Januari hingga Februari 2023 tiga (3) orang bayi meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang, Kabupaten Dairi.
Meski kasus meninggalnya bayi itu dalam masalah yang berbeda, akan tetapi belakangan ini pelayanan rumah sakit tersebut terus dipersoalkan dan menjadi sorotan publik.
Dugaan buruk pelayanan di RSUD Sidikalang itu, seakan tidak mau di cap berdiam diri, DPRD Kabupaten Dairi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan managemen rumah sakit, Dewan Pengawas, BKPSDM Kabupaten Dairi, Senin (6/2/2023).
RDP tersebut berlangsung cukup alot di ruang rapat paripurna yang dihadiri lintas komisi dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Halvensius Tondang didampingi Wanseptember Situmorang.
Alotnya RDP ditengarai lantaran masing-masing anggota dewan mencecar sejumlah pertanyaan terhadap Direktur RSUD Sidikalang dr. Psalmen Saragih, Asisten I Jhonny Hutasoit, Dewan Pengawas, dan Kepala Dinas Kesehatan dr. Henry Manik. (GN21-Robinson)
