Ket Gbr : Tampak Gedung UPTD RS Khusus Paru Pekerjaan Amburadul
GLOBALNEWS21.ID,MEDAN – Kasus dugaan korupsi di Provinsi Sumatera Utara kian menjadi perhatian intensif publik sepanjang awal 2026, ditandai dengan serangkaian OTT, penggeledahan, dan sorotan terhadap proyek-proyek strategis.
Berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa proyek strategis kini mencuat lagi. Terbaru, dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terkait proyek UPTD RS Khusus Paru.
Mencuatnya kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan dan rehabilitasi UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara menjadi sorotan publik setelah dilaporkan oleh DPW Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Sumut ke KPK.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, PWDPI Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Dinatal Lumbantobing ( DL Tobing) secara aktif melaporkan dan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK RI mendesak pengusutan kasus ini.
Aksi Damai di Gedung KPK
Senin 29/04/2026, puluhan wartawan yang tergabung dalam PWDPI DKI Jakarta dan DPW PWDPI Sumut menggelar aksi damai di Gedung KPK RI, Jakarta.
Dalam orasinya, Ketua DPW PWDPI Sumut DL Tobing melalui Devisi Hukum DPP PWDPI,Lufti S.H menegaskan bahwa aksi ini bentuk desakan agar KPK tidak tebang pilih dalam menuntaskan kasus korupsi di Sumut.
“Kami datang ke sini membawa bukti awal dugaan penyimpangan proyek RS Paru senilai Rp15 miliar. Fisik bangunan amburadul, tidak sesuai spek, tapi anggarannya habis. Ini jelas merugikan rakyat Sumut,” tegas Lufti di depan massa aksi.
“Komisi Pemberantasan Korupsi itu sudah jelas-jelas kepanjangannya,apabila masyarakat Indonesia yang menemukan dugaan korupsi,tolonglah hadir..! atau jangan minta seperti yang sudah diucapkan oleh KPK “harus ada bukti-bukti apakah berbentuk trasfer atau berbentuk nominal langsung”ucapnya dalam orasinya di depan Gedung KPK,Rabu (29/4/2026)
“Itu tidak masuk akal bagi kami,”Apa Gunannya KPK”yang tugas menyelidiki nantinya audit ke Sumut “tegas Lufti
Desakan PWDPI ke KPK
Dalam pernyataan sikapnya, PWDPI menyampaikan 3 tuntutan:
1. Usut Tuntas Proyek RS Paru Rp15 M: KPK diminta segera turun ke lapangan, audit investigatif, dan tetapkan tersangka jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.
2. Kembangkan Kasus OTT PUPR: Jangan berhenti pada 5 tersangka termasuk Kadis PUPR Sumut Topan Ginting. Diduga ada aktor lain di balik proyek jalan Mandailing Natal.
3. Bongkar Gurita Korupsi Pemprovsu: PWDPI menduga masih banyak proyek strategis lain di Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan OPD lain yang bermasalah.
Konsisten Kawal Isu Daerah
Langkah PWDPI Sumut melaporkan kasus ke KPK ini sejalan dengan sikap kritis mereka sebelumnya. DL Tobing juga sempat mendesak Wali Kota Medan Rico Waas untuk evaluasi bahkan copot Kasatpol PP dan Kabid Penegakan Hukum Perda. Alasannya: maraknya Bangunan Liar Tanpa PBG diduga mencapai 80%
“Kami tidak akan diam. Pers tugasnya kontrol sosial. Kalau penegak Perda saja mandul, kalau anggaran kesehatan dikorupsi, rakyat yang jadi korban,” tutup DL Tobing.
Ditegaskannya,kasus ini dinilai mendesak untuk diusut tuntas karena sampai saat ini menyangkut fasilitas kesehatan masyarakat yang kondisinya memprihatinkan meski anggaran yang digelontorkan sangat besar.
“Korupsi di lingkungan Dinas Kesahatan (Dinkes) bukan sekedar kerugian finanansial negara,melaikan tindakan kriminal yang secara langsung mengancam nyawa dan keselamatan masyarakat luas”tegas DL Tobing
Harapannya,Kasus dugaan korupsi ini yang telah diungkap secara Nasional oleh DPP PWDPI dapat diketahui dan segera diatensi oleh Bapak Presiden RI,Prabowo Subianto karena hal ini sudah mengancam nyawa dan keselamatan masyarakat luas di Indonesia terkhusus di Provinsi Sumatera Utara ,tutupnya
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberi keterangan resmi terkait laporan PWDPI Sumut atas proyek UPTD RS Khusus Paru tersebut.( TIM PWDPI)
