Proyek Senilai Rp15 M UPTD RS Khusus Paru Pemprovsu Diduga Korupsi.Fungsi Pengawasan Mandul Ajang Bancakan Oknum APH

GLOBALNEWS21.ID,SUMUT – Proyek pembangunan/rehabilitasi Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Rumah Sakit (RS) Khusus Paru yang diduga menjadi ajang bancakan korupsi bagi oknum Aparat Penegak Hukum (APH) kembali di sorot tajam.

Diketahui Pekerjaan Bangunan Gedung Kantor Berupa Gedung Rawat Inap Infeksius (MDR) UPTD RS Khusus Paru dan Pembangunan Gedung UPTD  RS Khusus Paru Pemprovsu Harga Penawaran Rp. 9.554.987.652,24 sebagai pemenang lelang CV GHALI MULTI PERDANA Alamat./AKR Tower Lantai 16 Unit 16A.Jl. Panjang No.5 Kel.Kebun Jeruk Kec.Kebon Jeruk –Jakarta Barat (DKI JAKARTA)

Namun belakangan diketahui proyek tersebut yang dialokasikan dari APBD Tahuna Agaran 2024 senilai Rp 15 milyar yang dinilai pekerjaannya dikerjakan asal jadi,alias amburadul

Menurut keterangan Ketua DPW PWDPI Sumut,Dinatal Lumbantobing,S.H mengaku sangat prihatin atas pembangunan UPTD RS Khusus Paru milik Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara,selain erat kaitanya dengan penyelewengan,anggaran yang digelontarkan sangat fantastis juga rentan dibuat bancakan,kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025)

Baca Juga :

Ketua DPW PWDPI Desak Kejatisu Usut Dugaan Korupsi Proyek Bernilai Fantastis 15 M,UPTD RS Khusus Paru.BPK Dinilai Tak Profesional Dalam Jalankan Tugas.

“Proyek senilai Rp 15 milyar ini anggarannya sangat fantastis dan Kuat dugaanya dibuat bancakan,karena tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana yang bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan orang lain,apalagi dibeking oleh oknum APH”ungkapnya

Hal ini diungkapnya bukan tanpa alasan,berdasarkan penulusuran dan investigasi DPW PWDPI Sumut bahwa proyek tersebut seolah-olah tidak dapat tersentuh oleh hukum karena dibeking  keterlibatan oknum APH

“Kami,memiliki bukti dan data pull baket terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan UPTD RS Khusus Paru dan didukung adanya rekaman percakapan dari narasumber yang dapat dipercaya bahwa proyek tersebut dibeking oleh oknum eks Kejati Sumut”terangnya

Dugaan ajang bancakan ini kian diperkuat terlihat mandulnya pihak BPK dan Inspektorat Sumut dalam pengawasan pembangunan tersebut.

Menurutnya,fungsi pengawasan melekat pada pekerjaan pada proyek tidak berjalan optimal.Padahal,setiap pekerjaan proyek pemerintah,konsultan pengawas harus melaporkan progres tiap pekan ke PPTK atau PPK,baik pekerjaan ataupun spesifikasi sesuai kontrak.

“Artinya,pengawasannya ini sangat fatal sekali jika pengawasan waktu pekerjaan mandul,apalagi dugaan kuat telah terkondisi di beking oknum APH maka yang terjadi  ditemukan pekerjaan di bawah spesifikasi yang dinilai pekerjaan dikerjakan asal jadi,alias amburadul”tegasnya

Belum sampai disitu dari hasil perhitunga tim DPW PWDPI bersama bidang ahli kontruksi langsung ke lokasi melakukan peninjauan terhadap seluruh kegiatan pekerjaan proyek tersebut di UPTD RS Khusus Paru terdapat banyak terjadi kejanggalan

“Hasil kajian dan analisa kami saat melakukan perhitungan yang didampingi ahli kontruksi kuat dugaan proyek pembangunan UPTD RS Khusus Paru di Mark Up.Ya..anggaran yang dialokasikan dari APBD T.A 2024 senilai Rp 15 milyar untuk pekerjaan tersebut ini,sangat fantastis dan rentan korupsi”ungkap DL Tobing

Pantauan tim DPW PWDPI Sumut UPTD RS Khusus Paru telah merelokasikan pelayanan ke lokasi baru di Jalan Harmonika Baru No.84 Pasar 2 Medan Selayang yang semulanya eks gedung kantor ESDM Sumut ini proyek tersebut tidak berfungsi secara maksimal

Relokasi ini berkaitan dengan proyek pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit senilai Rp 15 milyar yang didanai dari APBD TA 2023 dan T.A 2024 dinilai hanya menghamburkan keuangan negara

DL Tobing mengungkapkan,tujuan dibangunnya UPTD RS Khusus Paru tersebut sebenarnya untuk memberikan pelayanan kesehatan paru yang optimal,melakukan pencegahan serta meningkakan kualitas hidup masyarakat

Dan yang tidak kalah pentingnya menekan angka TB Paru karena tidak sedikit balita yang terinfeksi kuman mycobacterium tuberculosis.Menurut data Kemenkes di tahun 2021 kasus TBC 9,7 % terjadi pada anak-anak 0-14 tahun.

“Tujuan Pemprosu itu membangun UPTD RS Khusus Paru sangat baik untuk meningkatkan pelayanan kesehatan paru,sayangnya dalam praktik pembangunannya malah dimanfaatkan oknum -oknum tak bertanggung jawab untuk mengais keuntungan atau memperkaya diri sendiri maupun orang lain”sesalnya.

Terpisah,informasi yang dihimpun bahwa pihak direktur UPTD RS Khusus Paru telah mengklaim proyek tersebut telah selesai dikerjakan dan di audit oleh BPK  RI ( Badan Pemeriksaan Keuangan ) RI Perwakilan Sumatera Utara serta pendampingan oleh Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu)

Namun hal ini menuai permasalahan bahwa berdasarkan atas pengakuan Direktur UPTD RS Khusus Paru,Jefri bahwa hasil audit BPK ditemukan kerugian negara hanya 1 persen,dan hal yang berbeda disampaikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rusdi Rangkuti mengatakan temuan audit BPK hanya 4 persen dan itu masih dianggap standar tidak ada masalah karena sudah melalui pemeriksaan BPK dan didampingi Kejati Sumut.

Terkait hal tersebut menurut Ketua DPW PWDPI Sumut bahwa pihaknya segera membuat laporan pengaduan ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan UPTD RS Khusus Paru selesai Rakernas Akbar PWDPI yang dilaksanakan dibulan ini. (Tim PWDPI)