GLOBALNEWS21.ID,LABUSEL – Slogan pembangunan Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang, “Kita Bangun, Kita Rawat, Kita Jaga Kampung Kita Labusel”, kembali diuji.
Kali ini, sorotan datang dari warga Kampung Banjar II, Kelurahan Kotapinang, yang mempertanyakan kualitas sekaligus transparansi pekerjaan pengaspalan (hotmix) di wilayah tersebut.
Warga meminta pemerintah daerah tidak sekadar melihat hasil pekerjaan dari permukaan jalan yang tampak hitam dan mulus. Mereka mempertanyakan sejumlah hal teknis, mulai dari ketebalan lapisan aspal, panjang ruas yang dikerjakan, volume material hingga temperatur aspal saat dihamparkan.
“Kami meminta Bupati mengecek kembali pekerjaan ini. Yang digunakan adalah uang masyarakat, sehingga kualitas dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegas seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sorotan warga semakin beralasan karena pada papan informasi proyek disebutkan pekerjaan tersebut memiliki Nomor Kontrak 038/SPK/PPKom-BM 1/DPUTR/2026, dengan nilai kontrak Rp399.313.400, bersumber dari DBH, dilaksanakan CV Syarini Bersaudara dengan masa pelaksanaan 90 hari kerja.
Namun, warga mempertanyakan tidak dicantumkannya panjang ruas jalan yang dikerjakan pada papan informasi proyek. Bagi masyarakat, keterbukaan tersebut penting agar publik dapat mengetahui secara sederhana apa yang dibangun, berapa volumenya dan bagaimana kesesuaiannya dengan anggaran yang telah dialokasikan.
Tak hanya soal volume, temperatur material hotmix juga menjadi sorotan. Warga menyebut material yang dihamparkan diduga tidak mencapai temperatur sekitar 145°C. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi mutu dan daya tahan konstruksi apabila memang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pekerjaan.
Saat dikonfirmasi, Rabu (7/10/2026), PPK PU yang akrab disapa Toni membenarkan bahwa panjang pekerjaan tidak dicantumkan pada papan proyek. Menurutnya, hal tersebut merupakan sesuatu yang lazim. Sementara mengenai ketebalan, Toni menyebut lapisan permukaan atau wearing course memiliki standar sekitar 5 sentimeter.
Pernyataan tersebut tentu belum menjawab seluruh keresahan masyarakat. Sebab, ukuran kualitas pekerjaan tidak cukup hanya berdasarkan keterangan bahwa ketebalan telah memenuhi standar. Perlu dibuktikan melalui pengukuran dan pemeriksaan teknis, termasuk kesesuaian volume, ketebalan aktual, mutu material serta pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak dan spesifikasi teknis.
Di sinilah transparansi menjadi penting. Masyarakat sebagai bagian dari pemilik kepentingan atas penggunaan anggaran publik berhak mengetahui apakah nilai kontrak ratusan juta rupiah tersebut benar-benar menghasilkan pekerjaan sesuai volume dan spesifikasi yang ditetapkan.
Jangan sampai pembangunan hanya selesai secara visual, tetapi menyisakan pertanyaan ketika diuji secara teknis.
Karena itu, Bupati Labuhanbatu Selatan diharapkan tidak alergi terhadap kritik dan segera meminta perangkat teknis melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan hotmix Kampung Banjar II. Pemeriksaan independen dan terbuka justru menjadi jalan terbaik untuk menjawab seluruh tudingan dan keresahan warga.
Jika seluruh spesifikasi telah dipenuhi, hasil pemeriksaan akan menjadi bukti bahwa pekerjaan tersebut memang dilaksanakan sesuai aturan. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah memiliki dasar yang jelas untuk meminta perbaikan atau mengambil langkah sesuai ketentuan.
Visi “Kita Bangun, Kita Rawat, Kita Jaga Kampung Kita Labusel” semestinya tidak berhenti sebagai slogan. “Kita Bangun” harus berarti membangun dengan benar; “Kita Rawat” berarti menjaga mutu; dan “Kita Jaga” berarti memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
Warga tidak meminta proyek istimewa. Mereka hanya meminta jalan dibangun sesuai aturan, anggaran digunakan secara transparan, dan hasil pembangunan mampu bertahan dalam jangka panjang.
Sebab jalan yang baru diaspal bukan sekadar soal terlihat mulus hari ini. Ukuran sebenarnya adalah apakah kualitasnya mampu dipertanggungjawabkan ketika diuji oleh waktu, aturan dan uang rakyat yang digunakan (Mas)
