GLOBALNEWS21.ID,Makassar : Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan resmi mengukuhkan Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi (KMPM) di Hotel Four Points Makassar, Selasa (9/9/2025). Inisiatif ini bertujuan memperluas jejaring pengawasan pelayanan publik dengan menggandeng masyarakat dan insan media.
Baca Juga :
BPN Kepri Abaikan Ombudsman,Ketum PWDPI Tuding Diduga Lakukan Maladministrasi
Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel, Ismu Iskandar, menegaskan pihaknya tidak bisa bekerja sendirian dalam mengawasi pelayanan publik. Karena itu, media dinilai memiliki posisi strategis sebagai penggerak partisipasi masyarakat.
“Sejauh ini peran media sudah cukup signifikan dalam mengawal isu pelayanan publik. Dengan KMPM, kami ingin mengkapitalisasi kontribusi itu agar lebih maksimal,” ungkap Ismu.
Dalam kegiatan tersebut, Ombudsman juga merilis buku “Ombudsman dan Pelayanan Publik di Asia Tenggara” serta memperkenalkan podcast khusus pelayanan publik sebagai sarana edukasi dan sosialisasi.
Ismu menyoroti tingginya praktik maladministrasi di tingkat desa. Menurutnya, desa sangat rentan karena berada di garda terdepan pelayanan masyarakat sekaligus menjadi arena politik yang padat.
“Intensitas politik di desa lebih berlapis, mulai dari pilgub, pileg, hingga pilkades. Hal ini kerap memengaruhi objektivitas pelayanan,” jelasnya.
Salah satu aduan maladministrasi terbanyak adalah pergantian perangkat desa pasca pilkades tanpa prosedur yang sah.
“Padahal aturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah jelas dalam Permendagri. Sayangnya, masih sering diabaikan sehingga banyak laporan masuk ke Ombudsman,” tutur Ismu.(Red)
