MEDAN,GlobalNews21.net – BPKP Sumut tidak tutup mata terkait Kasus dugaan korupsi pada kegiatan bibit ternak yang menelan anggaran milyaran rupiah..
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara sebagai lembaga auditor internal pemerintah yang profesional dan sangat dibutuhkan oleh pimpinan pemerintah terlebih masyarakat Sumatera Utara,untuk tidak tutup mata.
Hal ini disampaikan DL Tobing SH,Ketua Umum LSM GMPSU salah satu lembaga anti korupsi yang ada di Sumut,kepada GlobalNews21.net saat diruang kerja,Kamis(3/2/2022)
Kasus dugaan korupsi pada kegiatan pengadaan bibit ternak di Dinas Ketahanan Panggan dan Peternakan (DKPP) Sumatera Utara sudah berlangsung cukup lama.
Lanjutnya,jika hal ini dibiarkan terus-menerus jelas membuka peluang kepada para koruptor yang ada di Sumut,sehingga berdampak para koruptor disumut sepertinya kebal hukum,Ujar DL
BPKP sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah yang mempunyai posis strategis dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang langsung berada di bawah presiden seharusnya mampu membantu presiden didalam menjawab kritikan yang dilakukan terhadap kebijakan pemerintah
DL,berharap BPKP Sumut untuk bertindak sebagaimna laporan yang sudah disampaikan oleh LSM GMPSU ke BPKP Sumut, serta menjelaskan secara terbuka kepada publik mengenai hasil-hasil pengawasan yang telah dicapai.
Berdasarkan Putusan MK.Nomor 31/PUU-X/2012.tgl 21 Maret 2012,berikut penjelasan pasal 6 huruf a UU. KPK No.30 thn 2002, BPKP berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Artinya,Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara.Harap Ketum. (Tim)
