MEDAN, GLOBALNEWS21.ID – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia, DPW PWDPI, Sumatera Utara, Dinatal Lumbantobing, S.H., yang akrab disapa DL Tobing, menyoroti buruknya kinerja Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, PKPCKTR, atau Dinas Perkim Kota Medan, di bawah kepemimpinan John Ester Lase.
Pasalnya, berdasarkan temuan di lapangan, maraknya bangunan yang menyalahi aturan seperti bangunan tanpa PBG dan izin tidak sesuai peruntukan diduga kuat dibekingi oknum Dinas Perkim.
Parahnya, di tengah besarnya kebocoran sumber PAD dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, PBG, Dinas Perkim seolah tutup mata dan terkesan ada pembiaran terhadap oknum di belakang layar yang membekingi bangunan bermasalah tersebut.
Menurut DL Tobing, saat ini seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemko Medan, harus berfokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, PAD, di tengah berkurangnya dana transfer pusat, salah satunya dari sektor izin PBG.
Akan tetapi, Dinas Perkim Kota Medan tidak berfokus pada peningkatan PAD tersebut. Sebaliknya, oknum-oknum di Dinas Perkim justru sibuk melindungi bangunan-bangunan tanpa PBG dan izin tidak sesuai peruntukan.
“Oknum-oknum di Dinas Perkim sibuk memback-up bangunan tanpa PBG dan izin tidak sesuai peruntukan, ini terkesan ada pembiaran. Berapa banyak rekomendasi yang dibuat DPRD Medan tapi tidak juga ditindaklanjuti,” ucap DL Tobing kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).
Ribuan Bangunan Diduga Jadi Sumber Bocor PAD
Dikatakan DL Tobing, di tengah menurunnya pendapatan daerah, sektor PBG menjadi salah satu harapan besar Pemko Medan agar program-program yang direncanakan tetap berjalan.
“Salah satu potensi PAD dari retribusi PBG ini malah ada kebocoran signifikan. Patut kita duga bahwa ratusan bahkan ribuan rumah, khususnya gedung hingga pergudangan di Medan Utara, bahkan rumah kosan dan OYO khususnya di Medan Petisah, itu banyak yang tanpa PBG ataupun menyalahi aturan. Hari ini, itu oknum-oknum yang ada di Dinas Perkim bermain di situ,” ungkapnya.
Sebagai contoh kecil, DL Tobing menyoroti 2 bangunan yang diduga kuat dibekingi oknum Koordinator Dinas Perkim berinisial RH di Jalan Gelas, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah. Kendati bangunan kosan tersebut tidak memiliki PBG dan bangunan gedung tidak sesuai izin peruntukannya, pembangunan masih berjalan mulus.
“Ya, sebagai bukti kecil, 2 bangunan tersebut menguatkan dugaan kami adanya beking dari oknum Perkim karena adanya pengakuan dari mandor bangunan bahwa izin PBG telah diurus oleh oknum RH, namun hingga saat ini bangunan tanpa PBG tersebut mulus membangun serta bangunan yang menyalahi aturan belum ada tindakan. Tidak adanya surat peringatan kepada mereka dari Dinas Perkim karena oknum-oknumnya ini banyak bermain terkesan dilindungi,” sebut DL Tobing.
Camat Sudah Surati, Kadis dan Kabid Bungkam
Dijelaskan DL Tobing, meski Camat Medan Petisah telah menyurati Perkim terkait bangunan yang menyalahi aturan tersebut, seolah-olah Kadis Perkim Jon Lase atau Kabid Penindakan Kota Medan, Dicky Nasution, terkesan tutup mata.
“Hal ini tidak boleh diam melihat kondisi seperti ini. Sebab bila terus terjadi, maka Kadis Perkim Kota Medan telah melakukan pembiaran terhadap bocornya PAD yang jelas-jelas akan merugikan Pemko Medan,” tegasnya.
“Seharusnya kadisnya paham, seharusnya kadisnya tahu. Itu yang harusnya terlebih dahulu dibenahi Kadis Perkim Kota Medan sehingga potensi PAD kita dari PBG itu bisa meningkat,” ujarnya.
Selain merugikan PAD, DL Tobing juga menyebutkan pembangunan tanpa PBG merugikan Kota Medan dari berbagai sektor lain.
“Bangunan tanpa PBG juga kuat diduga melanggar aturan pembangunan, sehingga berdampak pada meluasnya banjir di Kota Medan. Salah satunya itu karena banyaknya bangunan yang tidak punya ruang terbuka hijau dan daerah resapan,” tutupnya.
Terpisah,hingga berita ini ditayangkan Kadis dan Kabid Pinindakan Dinas Perkim Kota Medan hingga sapai saat ini tidak dapat dikonfirmasi alias “bungkam” (Tim)
