SUMUT,GlobalNews21.Id – Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Proyek Strategis Nasional atau PSN sebagai dokumen penting untuk memandu pembangunan proyek infrastruktur.Penting dan strategis di berbagai sektor diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan aturan pelaksananya.
Dalam melakukan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah menggunakan skema pembiayaan yang berasal dari APBN maupun Non APBN. Artinya ada kolaborasi antara pemerintah dengan swasta, karena kalau kita hanya bertumpu kepada komponen di APBN, mungkin ada kesulitan dalam melakukan penganggaran pembangunan di berbagai sektor.
Khususnya di daerah Sumatera Utara, Bapak Presiden Joko Widodo sudah banyak membangun di berbagai sektor, baik yang sudah selesai, sedang masa konstruksi, maupun yang baru saja dimulai.
Mulai dari Jalan Tol Medan-Binjai di Sumut, Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung di Sumut, Kereta Api Tebing-Tinggi-Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) di Sumut, Kereta Api Rantau Prapat-Kota Pinang di Sumut, Kawasan Industri Kuala Tanjung di Sumut, DPSP Danau Toba di Sumut, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Sumatera Utara, dan berbagai sektor lainnya.
Nicholas Martua Siagian menekankan bahwa ini merupakan semangat pemerintah pusat untuk membangun potensi dan membuka konektivitas di Sumatera Utara yang nantinya kita harapkan memberikan dampak kepada pembangunan ekonomi.
Sebagai sivitas akademik, Nicholas Martua Siagian juga mencontohkan bahwa pembangunan yang telah dilakukan Bapak Presiden disesuaikan dengan kebutuhan daerah, seperti pembangunan infrastruktur Jembatan Udara di Papua merupakan hubungan sebab-akibat dari tingginya harga bahan pokok dan barang lainnya di Papua yang disebabkan kondisi geografis pulau itu yang berupa pegunungan dan perbukitan.
Sampai nanti berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024, masih banyak Proyek Strategis Nasional yang akan selesai. Oleh karena itu, Nicholas Martua Siagian berharap bahwa pembangunan ini tidak sekadar berorientasi pada pembangunan baru (kuantitatif), namun bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada atau menginovasi infrastruktur yang sudah dibangun (kualitatif).
Jadi, tidak sekadar melihat capaian angka sebagai legacy, namun mengoptimalkan segala aspek sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara.
Nicholas Martua Siagian juga berharap, peran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten/Kota agar mengevaluasi setiap pembangunan yang sudah selesai apakah sudah memberikan dampak ekonomi maupun sosial kepada masyarakat.( Chist )
