DAIRI, GlobalNews21.id – Hanya dalam periode Januari hingga Februari 2023 tiga (3) orang bayi meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang, Kabupaten Dairi.
Meski kasus meninggalnya bayi itu dalam masalah yang berbeda, akan tetapi belakangan ini pelayanan rumah sakit tersebut terus dipersoalkan dan menjadi sorotan publik.
Dugaan buruk pelayanan di RSUD Sidikalang itu, seakan tidak mau di cap berdiam diri, DPRD Kabupaten Dairi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan managemen rumah sakit, Dewan Pengawas, BKPSDM Kabupaten Dairi, Senin (6/2/2023).
RDP tersebut berlangsung cukup alot di ruang rapat paripurna yang dihadiri lintas komisi dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Halvensius Tondang didampingi Wanseptember Situmorang.
Alotnya RPD ditengarai lantaran masing-masing anggota dewan mencecar sejumlah pertanyaan terhadap Direktur RSUD Sidikalang dr. Psalmen Saragih, Asisten I Jhonny Hutasoit, Dewan Pengawas, dan Kepala Dinas Kesehatan dr. Henry Manik.
Amatan GlobalNews21.id, perdebatan berlangsung cukup alot, dimana jawaban-jawaban yang dilontarkan managemen rumah sakit diduga tidak dapat diterima secara utuh oleh sejumlah anggota dewan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
Sehingga dipenghujung kegiatan, pimpinan rapat Halvensius Tondang menyampaikan bahwa RDP yang digelar hingga pukul 13.00 WIB itu tidak membuahkan hasil maupun kesimpulan apapun.
Sehingga sejumlah anggota dewan mengusulkan agar dibentuk pansus (Panitia Khusus) untuk rumah sakit, karena sebagian besar anggota DPRD Dairi menilai bahwa kondisi rumah sakit milik Pemkab Dairi itu terjadi semrawut atau dengan kata lain kacau balau, acak-acakan dan tidak teratur.
Rapat yang mendapat pengawalan ketat puluhan personel Polres Dairi itu, menyepakati DPRD Dairi akan melakukan paripurna internal untuk kembali membahas, apakah menjadwal ulang RDP atau membentuk pansus.
Wakil Ketua DPRD Dairi Wanseptember Situmorang mengatakan, bahwa kesemrawutan RSUD Sidikalang butuh solusi cepat dari Pemkab Dairi.
Ia mengaku sejak pasangan Eddy-Jimmy memerintah pada tahun pertama pihaknya telah menyoroti pelayanan di RSUD Sidikalang. Mereka menilai kurang cepat menangani masyarakat dan birokrasi bertele-tele.
“Dari tahun pertama pemerintahan Eddy-Jimmy, kita sudah menyoroti managemen yang kurang baik dari segi pelayanan, dan kurang cepat menangani masyarakat, terlalu banyak birokrasi yang harus ditempuh masyarakat untuk berobat,” kata Wanseptember.
Menurut politisi partai Demokrat itu, kesiapan dan kehadiran dokter spesialis di rumah sakit sangat minim, dan hal itulah yang dipertanyakan kepada pihak managemen rumah sakit pada saat RDP.
“Struktur yang ada di RSUD Sidikalang harus clear, agar jelas siapa yang perlu dikoreksi terkait kesemrawutan yang ada di rumah sakit. Kita ingin mempertanyakan insentif dokter umum maupun dokter spesialis, berapa jumlah dokter umum maupun dokter spesialis yang dibiayai Pemerintah Dairi, yang pasti kita tidak berpihak terhadap siapapun terkait hal ini,” tegas Wanseptember Situnorang. (GN21-Robinson)
